Yusril Ihza Mahendra: Putusan MK Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres Cacat Hukum Serius

Dewuna.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagai sebuah “cacat hukum yang serius.” Putusan ini merupakan hasil dari gugatan terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diadukan ke MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menurut Yusril, keputusan tersebut merupakan hal yang sangat kontroversial karena mayoritas hakim konstitusi tidak mencapai konsensus. Dalam putusan tersebut, terdapat 4 hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), 2 hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat setuju (concurring opinion), dan 3 hakim lainnya yang setuju dengan putusan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, dua hakim yang menyatakan pendapat setuju (concurring opinion) sebenarnya lebih mendekati pendapat hakim-hakim yang berpendapat tidak setuju (dissenting opinion).

Yusril menyimpulkan bahwa berdasarkan pendapat hakim, sebenarnya ada 6 hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut, dan hanya 3 hakim yang setuju.

Diktum putusan tersebut telah menyatakan bahwa umur 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kecuali jika calon tersebut pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Yusril berpendapat bahwa diktum tersebut adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Namun, menurutnya, putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan karena terdapat cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusannya. Sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan,” kata Yusril.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut pada Senin (16/10/2023), memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *