Presiden Joko Widodo Resmi Memberhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua Dan Anggota KPK

Dewuna.com – Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023, yang ditandatangani pada 28 Desember 2023. Keppres ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana, Jumat (29/12/2023).

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyampaikan kepada wartawan bahwa ada tiga pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusan Presiden tersebut. Pertama, terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri yang telah diterima pada 22 Desember 2023, sebagai tindak lanjut dari surat perbaikan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 23 Desember 2023.

Kedua, Keputusan Dewan Pengawas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Dewas KPK memberikan sanksi berat kepada Firli Bahuri karena terbukti melanggar etik dalam kasus eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dewas KPK memutuskan bahwa Firli wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Ketiga, keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak dua kali terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2021. Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), namun permintaannya ditolak pada 19 Desember 2023.

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menjelaskan bahwa terdapat tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri. Pertama, mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Kedua, tidak melaporkan kepada sesama pimpinan KPK tentang pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dan ketiga, tidak melaporkan harta valuta asing, bangunan, serta aset yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *