Pemprov Sultra Gandeng Kejaksaan dan KPK Tuntut Pajak Tambang

Dewuna.com – Sebanyak 89 perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara menunggak pajak hingga 31 miliar. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak termasuk sektor pertambangan, Pemprov Sulawesi Tenggara meminta bantuan pihak Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk merealisasikan rencana itu Pemprov telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan dengar pihak Kejaksaan Tinggi Sultra dan KPK.

Asisten I Setda Sultra, Suharno mengatakan, Pemprov telah bersurat ke perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak, namun sampai saat ini kewajiban pajak itu belum mereka selesaikan.

“Sekarangkan boleh dikatakan agak susah mengambil hak- hak kita. Tetapi tentu kami sangat optimis dapat menarik PAD melalui sektor pajak air permukaan apalagi tadi bagian Datun ( Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejati akan langsung action untuk membantu pemprov menarik PAD ini,” ujar Suharno.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin mengatakan, sebanyak 89 perusahaan pertambangan di Sultra seperti Kabupaten Bombana, Konawe,Konawe Utara, Konawe Kepualauan,Kolaka dan Kolaka Utara, belum menuntaskan kewajiban ‘pajak air permukaan’. Dengan total tunggakan keseluruhan mencapai Rp31 Miliar. Adapun tagihan terbesar adalah PT VDNI sekitar Rp26 Miliar yang merupakan akumulasi tagihan sejak 2017 hingga 2020.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra, Herry Ahmad Pribadi, mendukung langkah pihak Pemprov Sultra karena pembayaran Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan.

“Ini kegiatan pendekatan untuk mengimbau agar perusahaan yang tak membayar pajak dengan kesadaranya dapat menuntaskan kewajibanya. Karena ini kan untuk kepentingan rakyat juga. Lagian perusahaan udah ambil sumberdaya alamnya, terus nggak mau bayar, nah itu tentu harus menjadi perhatian,” pungkas Herry.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Sultra berharap perusahaan-perusahaan tambang tersebut dapat segera menyelesaikan tunggakan pajak. Karena dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (Ma)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *