Mendagri Minta Bawaslu Awasi ASN. Melanggar Netralitas Sanksi Tegas

Dewuna.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Mendagri mengingatkan ASN untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Tito menyampaikan pesan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak kepada calon peserta pemilu.

“ASN harus netral,” kata Mendagri RI Tito Karnavian usai rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu di Kota Kendari, Sultra.

Tito meminta Bawaslu, sebagai lembaga independen, dapat maksimal dalam pengawasan menjelang Pemilu 2024, terutama terhadap ASN.

Selain itu, Mendagri meminta Bawaslu segera bertindak tanpa ragu jika ada ASN yang terlibat dalam politik praktis dan melanggar aturan.

“Kalau memang ada ASN yang sudah diingatkan oleh pemerintah tetap melanggar, berikan sanksi dan memberikan rekomendasi,” tandasnya.

Tito menegaskan bahwa sanksi administrasi, penundaan gaji, penundaan kenaikan pangkat, hingga tindakan hukum dapat diterapkan kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis.

Pelanggaran netralitas ASN dapat menjadi tindak pidana, dan Bawaslu bisa merekomendasikan kasus tersebut ke Tim Terpadu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu, yang melibatkan Polri dan Kejaksaan.

“Tim gabungan, di antaranya ada Polri dan Kejaksaan. Ini bisa diproses hukum juga,” ungkapnya, menegaskan bahwa penegakan aturan akan dilakukan dengan tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas ASN dalam proses demokrasi. (An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *