Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK

Dewuna.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menanggapi tujuh laporan dugaan pelanggaran etik oleh beberapa hakim konstitusi. Keputusan ini diumumkan oleh Juru Bicara Perkara MK dan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, didampingi oleh Ketua MK Anwar Usman dan Juru Bicara MK Fajar Laksono. Laporan tersebut mencakup pelanggaran kode etik hakim dan permintaan pengunduran diri hakim MK terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

MKMK akan dipimpin oleh tiga tokoh yang telah ditunjuk, yaitu Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie, akademisi Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Masing-masing dari mereka mewakili unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim konstitusi yang masih aktif.

Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa semua laporan dan tindakan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etik akan sepenuhnya diserahkan kepada MKMK. Hakim konstitusi tidak akan melakukan intervensi dalam proses ini dan mempercayakan sepenuhnya kepada MKMK yang memiliki kredibilitas tinggi.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada MKMK. Jangan kami intervensi. Mereka yang punya kredibilitas tinggi, masa kami intervensi di situ. Apakah betul ada persoalan terkait dengan intervensi? Apakah kemudian benar ada dugaan berbagai macam itu? Kami serahkan sepenuhnya, kami sudah sepenuhnya sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada MKMK,” ucap Enny.

Enny menegaskan bahwa Majelis Hakim Konstitusi ingin secepatnya MKMK bekerja untuk menghilangkan kecurigaan serta demi menjaga marwah MK.

“Jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya untuk menjaga kewenangan yang sebentar lagi akan kami jalani bersama termasuk pemilihan umum dan pemilihan presiden,” harap Enny. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *