KPK Menetapkan Kepala Basarnas Sebagai Tersangka Suap Pengadaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan

Dewuna.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. KPK menduga bahwa Henri Alfiandi menerima suap senilai Rp88,3 miliar dari berbagai proyek pengadaan barang di Basarnas, yang terjadi dalam periode 2021 hingga 2023.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa dari data dan informasi yang dihimpun oleh Tim KPK, diduga HA bersama dengan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), yang merupakan Koorsmin Kepala Basarnas, menerima nilai suap tersebut dari beberapa vendor pemenang proyek di Basarnas.

Kasus ini juga melibatkan lima tersangka, termasuk Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Koorsmin Basarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Selain itu, tiga tersangka lainnya adalah Marilya (MR), yang merupakan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK), Roni Aidil (RA), Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU), dan Mulsunadi Gunawan (MG), Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS).

Perkara ini bermula pada tahun 2021, ketika Basarnas mengadakan beberapa tender proyek pekerjaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terbuka untuk umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek, termasuk pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan, Public Safety Diving Equipment, dan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp9,9 miliar, Rp17,4 miliar, dan Rp89,9 miliar.

Dalam kasus ini, MR, RA, dan MG melakukan pendekatan secara pribadi kepada Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto dengan tujuan untuk memenangkan tiga proyek tersebut. Diduga ada perjanjian antara para pihak yang berisi pemberian suap sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee tersebut diduga ditetapkan oleh Henri Alfiandi sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, Henri Alfiandi disinyalir telah menyetujui agar perusahaan MR dan MG menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. Sementara itu, perusahaan RA ditunjuk sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024).

Dana suap yang diberikan disebut “Dako” (Dana Komando) untuk HA melalui ABC. MR kemudian memerintahkan RA untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu Bank di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank.

Tim KPK mendapatkan informasi mengenai penyerahan uang tunai dari MR kepada ABC di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap dan segera melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak yang terlibat. Dalam OTT tersebut, berhasil diamankan goodie bag yang berisi uang tunai senilai Rp999,7 Juta yang disimpan dalam bagasi mobil ABC.

Para tersangka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif, yang berujung pada penetapan lima orang tersangka dalam kasus ini.

Alexander Marwata menyatakan bahwa proses hukum terhadap Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai penerima suap akan diserahkan kepada Puspom Mabes TNI dengan supervisi dari KPK. Sedangkan tiga tersangka sipil, yaitu MR, RA, dan MG, akan ditangani langsung oleh KPK.

MR dan RA telah ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023 untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengimbau tersangka Mulsunadi Gunawan agar kooperatif dan segera hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Tiga tersangka sipil tersebut dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara proses hukum lebih lanjut akan dijalankan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *