Kontroversi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanpa Kebun di Sultra

Dewuna.com – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan peringatan terkait berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun yang mulai terjadi di daerah ini. Dinas tersebut meminta kepada pihak-pihak terkait hingga pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pabrik-pabrik tersebut, karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akbar Effendi, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, mengungkapkan bahwa pendirian pabrik tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Undang-undang perkebunan nomor 39 tahun 2014 menyatakan bahwa sebuah perusahaan wajib memiliki kebun sendiri, setidaknya kebun inti.

Demikian juga Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mewajibkan perusahaan pengolahan kelapa sawit untuk memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri.

“Kenyataannya ada salah satu contoh di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana membangun tanpa kebun itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan itu melanggar dan harus dievaluasi,” ujar Akbar Effendi.

Beberapa pemilik pabrik perkebunan kelapa sawit lainnya di Indonesia dan Sultra juga mempertanyakan keberadaan pabrik tanpa kebun ini, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks Sultra, saat ini hanya Kabupaten Bombana yang memiliki pabrik kelapa sawit tanpa kebun, yaitu PT.GAS.

Akbar juga menjelaskan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau faktor lain tetapi karena adanya sistem perizinan OSS dari pemerintah pusat yang memudahkan siapa pun yang ingin mendapatkan izin usaha.

Namun, hadirnya Pabrik Kelapa Sawit tanpa kebun ini mengorbankan aspek-aspek lain, seperti pelanggaran terhadap undang-undang. Sebelumnya, sebuah Pabrik Kelapa Sawit atau perusahaan perkebunan tidak akan berdiri tanpa rekomendasi teknis dari dinas terkait, tetapi saat ini hal tersebut tidak lagi menjadi syarat. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *