Instruksi Jaksa Agung, Peserta Pemilu Sementara Tidak Boleh Diganggu Kasus Korupsi

Dewuna.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan memorandum yang menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya untuk menunda proses penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg), dan calon kepala daerah hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berakhir.

Dalam memorandum tersebut, Burhanuddin menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk mengantisipasi penegakan hukum yang dapat disalahgunakan sebagai alat politik oleh pihak tertentu. Menurutnya, langkah ini perlu diambil dengan hati-hati dan kecermatan untuk mencegah adanya kampanye hitam (black campaign) yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

“Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”, yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Burhanuddin juga meminta bidang Tindak Pidana Khusus dan Intelijen untuk tetap berhati-hati dalam menangani laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang melibatkan peserta pemilu, serta mengingatkan agar para jaksa aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam menangani laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan peserta Pemilu 2024. (Pr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *