ICW Ungkap 15 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Caleg

Dewuna.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 15 mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. Daftar ini merupakan hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh ICW terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak 19 Agustus 2023 lalu.

Berdasarkan daftar terbaru ICW, terdapat 3 orang mantan terpidana korupsi tambahan yang sedang mencalonkan diri, baik sebagai anggota DPR RI maupun DPD RI. Namun, ICW menyatakan bahwa mereka hanya telah mengelompokkan nama-nama calon caleg mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri untuk DPR dan DPD. ICW belum melakukan pemantauan terhadap calon caleg DPRD di seluruh Indonesia.

ICW mendesak KPU untuk tidak mengabaikan status caleg eks narapidana kasus korupsi. Keterangan ini dianggap penting oleh ICW agar masyarakat tidak membuat kesalahan dalam memilih wakil mereka. ICW juga mendesak agar KPU segera mengumumkan status hukum dari para calon caleg tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah daftar nama-nama calon caleg mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2024:

Abdillah, caleg DPR RI, Partai NasDem, Dapil Sumatera Utara I, nomor urut 5, kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.

Abdullah Puteh, caleg DPR RI, Partai NasDem, Dapil Aceh II, nomor urut 1, kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi gubernur Aceh.

Susno Duadji, caleg DPR, PKB, nomor urut 2, kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.

Nurdin Halid, caleg DPR, Partai Golkar, Dapil Sulsel II, nomor urut 2, korupsi distribusi minyak goreng Bulog.

Rahudman Harahap, caleg DPR, Partai NasDem, Dapil Sumut I, nomor urut 4, kasus korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan.

Al Amin Nasution, caleg DPR, PDIP, Dapil Jawa Tengah VII, nomor urut 1, kasus: menerima suap dari Sekda Kabupaten Bintan Kepri Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Rokhmin Dahuri, caleg DPR, PDIP, Dapil Jabar VIII, nomor urut 1, korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan.

Patrice Rio Capella, caleg DPD, Dapil Bengkulu, nomor urut 10, kasus: menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal BUMD di Sumut oleh Kejaksaan.

Dody Rondonuwu, caleg DPD, Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7, kasus: korupsi dana asuransi 25 anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.

Emir Moeis, caleg DPD, Dapil Kaltim, nomor urut 8, kasus suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung, 2004.

Irman Gusman, caleg DPD, Sumbar, nomor urut 7, kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog.

Cinde Laras Yulianto, DPD, Yogyakarta, nomor urut 3, kasus: korupsi dana purna tugas Rp 3 miliar.

Budi Antoni Aljufri, calon anggota DPR RI, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, nomor urut 9, mantan terpidana korupsi dalam perkara suap Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Bupati Empat Lawang.

Eep Hidayat, calon anggota DPR RI, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, nomor urut 1, mantan terpidana korupsi dalam perkara biaya pungutan pajak bumi dan bangunan kabupaten Subang, mantan Bupati Subang.

Ismeth Abdullah, calon anggota DPD RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, nomor urut 8, mantan terpidana korupsi dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mantan Gubernur Kepulauan Riau.

ICW menilai bahwa partai politik masih memberi karpet merah kepada mantan terpidana korupsi. ICW mendesak partai politik untuk tidak lagi mencalonkan mantan terpidana korupsi. (An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *