DPRD Setujui APBD 2024 Rp4,9 Triliun. Pj Gubernur: Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya

Dewuna.com – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,9 Triliun dalam Rapat Paripurna yang digelar di hotel Fortune Kendari pada Kamis malam (30/11/23).

Rapat Paripurna tersebut menghadirkan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan dua agenda utama, yaitu Pengambilan Keputusan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sultra 2024 dan Pengambilan Keputusan atas Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa/Kelurahan Ranperda juga telah disetujui dalam rapat tersebut.

Dalam sidang pertama, DPRD Provinsi Sultra memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBD Provinsi Sultra Tahun 2024, yang mencakup anggaran belanja Pemprov Sultra sebesar 4,9 Triliun. Pj Gubernur menyatakan bahwa penetapan APBD ini harus mengikuti Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

Setelah persetujuan, Pj Gubernur Andap mengharapkan agar rancangan ini segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses selanjutnya. “Setelah disetujuinya Ranperda tentang APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024, agar segera dikirim untuk dapat segera diproses,” ujarnya.

Pj Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Sultra beserta pihak-pihak yang mendukung seluruh proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. “Terima kasih atas sinergisitas yang baik, sebagai mitra kerja yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu pengambilan keputusan terkait dua Ranperda, yaitu Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan dan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

Dalam penutupannya, Pj Gubernur berharap bahwa Peraturan Daerah yang disetujui dapat mendukung pembangunan daerah yang efektif dan efisien berdasarkan data yang presisi. “Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mampu mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien karena didasari data yang presisi,” tutup Andap. Rapat Paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Forkopimda Tingkat I Sultra, dan para Kepala Perangkat Daerah. (Ma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *