Direktur PT BTM dan PT BNP Tersangka Pertambangan Ilegal di Konawe Utara

Dewuna.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Ditreskrimsus Polda Sultra) menetapkan Direktur PT Buana Tama Mineralindo (BTM) dengan inisial Hs dan Direktur PT Bumi Nickel Pratama (BNP) dengan inisial AR sebagai tersangka dalam kasus dugaan pertambangan ilegal. Kasus ini berkaitan dengan aktivitas penambangan biji nikel di kawasan hutan di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kombes Pol Bambang Wijanarko, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, menyampaikan bahwa penetapan tersangka berawal dari pengaduan masyarakat yang melaporkan dugaan pertambangan ilegal di wilayah Marombo pada 15 September lalu. Dalam pengecekan di lokasi, petugas menemukan aktivitas penambangan biji nikel yang diduga dilakukan oleh PT. BTM menggunakan tiga unit ekskavator.

Berdasarkan penyelidikan, PT BTM diduga melakukan penambangan berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT BNP. Biaya penambangan sebesar Rp500 juta dibebankan kepada PT BTM.

“Di lokasi itu, petugas melakukan pengecekan dan menemukan adanya kegiatan penambangan biji nikel yang diduga dilakukan oleh PT. BTM dengan menggunakan tiga unit ekskavator,” kata Bambang.

Namun, setelah klarifikasi dari Kementerian ESDM RI, diketahui bahwa lokasi penambangan PT BTM tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan berada di dalam kawasan hutan.

Kedua direktur tersebut, Hs dan AR, akan disangkakan dengan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal ini mengatur tentang orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Bambang menegaskan bahwa kasus ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pertambangan dan pelestarian lingkungan. Para tersangka dihadapkan pada Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.(An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *